Kebijakan fiskal, dalam bahasa paling sederhana, adalah cara pemerintah mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Di sinilah pajak, subsidi, belanja publik, dan berbagai instrumen keuangan lainnya bertemu untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Dalam ekonomi konvensional, tujuannya hanya pada pertumbuhan, efisiensi, dan kesejahteraan materi. Namun dalam bingkai ekonomi Islam, definisi kesejahteraan itu jauh lebih luas. Bahkan mencakup dunia dan akhirat sekaligus, serta menempatkan dimensi spiritual setara dengan kebutuhan material dalam setiap kebijakan yang diambil.
Perbedaan ini memiliki konsekuensi nyata dalam cara sebuah sistem fiskal dirancang dan dijalankan. Ekonomi konvensional membolehkan instrumen bunga sebagai salah satu alat utama kebijakan moneter yang bergandengan erat dengan fiskal. Dalam Islam, bunga dalam bentuk apapun adalah sesuatu yang dilarang. Ini memaksa sistem ekonomi Islam untuk menemukan mekanisme alternatif yang lebih adil dan beretika, dan hasilnya adalah sebuah sistem instrumen fiskal yang jauh lebih kaya dari yang banyak orang bayangkan.
Zakat seringkali dipahami hanya sebagai kewajiban religius, semacam ritual tahunan yang dilakukan menjelang Lebaran. Padahal dalam kerangka ekonomi makro Islam, zakat adalah instrumen fiskal yang sangat canggih. Zakat bekerja seperti pajak progresif, dikenakan hanya kepada mereka yang hartanya melampaui batas nisab tertentu, dan pendistribusiannya sudah diatur secara spesifik dalam Al-Quran melalui delapan golongan penerima yang dikenal sebagai asnaf. Dari fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang terlilit hutang, pejuang di jalan Allah, hingga musafir yang kehabisan bekal. Ini adalah sistem redistribusi pendapatan yang sudah ada jauh sebelum negara-negara modern merumuskan konsep welfare state.
Namun zakat bukan satu-satunya instrumen dalam repertoar fiskal Islam. Ada kharaj sebagai pajak tanah yang dikenakan atas lahan produktif, jizyah sebagai pungutan dari warga non-muslim sebagai imbal balik atas jaminan keamanan dan layanan negara, serta ushur yang fungsinya mirip bea cukai modern dan dikenakan atas barang dagangan yang melintas perbatasan. Ada pula khums, yakni pajak proporsional atas harta temuan dan hasil tambang dengan besaran dua puluh persen. Setiap instrumen ini punya karakter tersendiri. Sebagian bersifat wajib dengan konsekuensi hukum jika dilanggar, sebagian lainnya bersifat sukarela seperti infak, sedekah, dan wakaf yang tetap diperhitungkan sebagai kontribusi nyata pada kesejahteraan publik.
Yang membedakan sistem fiskal Islam dari konvensional bukan hanya pada daftar instrumennya, tapi pada tujuan yang ingin dicapai. Imam Al-Ghazali merumuskannya dengan sangat baik ketika menyebut bahwa tujuan syariah mencakup pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan fiskal dalam Islam tidak dirancang semata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk menjaga seluruh dimensi kehidupan manusia itu tetap seimbang. Pengeluaran pemerintah dalam Islam karenanya mencakup tidak hanya infrastruktur dan pertahanan, tapi juga pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi mereka yang tidak mampu, semuanya dipandang sebagai kewajiban negara, bukan kemurahan hati.
Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, potensi instrumen fiskal Islam sebenarnya sangat besar tapi belum sepenuhnya dimaksimalkan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf masih beroperasi di luar sistem anggaran utama, seolah menjadi urusan privat yang terpisah dari kebijakan publik. Padahal jika diintegrasikan dengan serius, instrumen-instrumen ini bisa menjadi pelengkap yang sangat signifikan untuk memperkuat distribusi pendapatan dan menekan kesenjangan ekonomi yang sampai hari ini masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Tantangan terbesarnya memang bukan pada teknis instrumennya, melainkan pada cara pandang. Mengintegrasikan nilai fiskal Islam bukan berarti mengganti seluruh sistem pajak modern dengan zakat dan kharaj. Yang lebih relevan adalah mengadopsi etikanya. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, prioritas pada kelompok yang paling rentan, penghindaran praktik spekulatif, dan kesadaran bahwa harta negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada rakyat tapi juga kepada Tuhan. Pajak modern bisa menyerap nilai-nilai etis dari sistem perpajakan Islam, sementara sistem fiskal Islam bisa belajar dari efisiensi dan sistematisasi yang dikembangkan ekonomi modern.
Pada akhirnya, yang paling menarik dari kebijakan fiskal Islam bukan pada rincian teknis instrumennya, tapi pada filosofi yang mendasarinya. Bahwa mengelola keuangan negara adalah sebuah amanah yang sangat serius. Bahwa kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi tentang bagaimana setiap warga negara termasuk yang paling lemah sekalipun bisa hidup dengan martabat. Nilai-nilai itu tidak kadaluarsa, tidak terikat zaman, dan justru semakin relevan di tengah krisis kepercayaan terhadap sistem ekonomi global yang terus berulang.
