Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) menegaskan pentingnya penguatan organisasi, sinkronisasi program, serta perluasan jejaring kolaborasi sebagai agenda utama pengembangan IAEI di daerah. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Pengembangan Organisasi, Pembinaan Wilayah dan Komisariat DPP IAEI, Prof. Dr. A. Jajang W. Mahri, dalam Rapat Kerja (Raker) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IAEI Provinsi Riau yang diselenggarakan di Ruang Rapat Hotel Batiqa Pekanbaru, Sabtu (27/6).
Menurut Prof. Jajang, penguatan organisasi harus menjadi fondasi bagi peningkatan kontribusi IAEI dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan di tingkat wilayah perlu diselaraskan dengan arah kebijakan organisasi secara nasional agar mampu menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
"Program-program IAEI ke depan harus bersifat realistis, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat," ujar Prof. Jajang.
Prof. Jajang menjelaskan bahwa sinkronisasi antara program DPP, DPW, dan komisariat menjadi kunci dalam membangun organisasi yang semakin solid sekaligus responsif terhadap kebutuhan pengembangan ekonomi syariah di berbagai daerah. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, industri, pesantren, praktisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya juga perlu terus diperluas agar peran IAEI semakin dirasakan.
Dalam arahannya, Prof. Jajang menekankan bahwa masih banyak ruang pengabdian yang dapat dioptimalkan oleh IAEI di daerah. Berbagai aspek yang sering dipandang sederhana justru memiliki nilai strategis dalam memperkuat implementasi ekonomi syariah, mulai dari penguatan rumah potong hewan halal, tata kelola rantai pasok pangan halal, hingga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang harus senantiasa berorientasi pada prinsip kemaslahatan dan kesyariahan.
"Hal-hal yang terlihat sederhana di daerah justru menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua. Rumah potong hewan halal, tata kelola pangan, dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat harus kita pastikan berjalan sesuai prinsip kemaslahatan dan kesyariahan," tambahnya.
Di bidang pengembangan organisasi, Prof. Jajang juga mendorong DPW IAEI Provinsi Riau untuk memperkuat pembinaan terhadap komisariat yang belum aktif sekaligus mengembangkan komisariat baru di berbagai perguruan tinggi dan institusi yang memiliki potensi besar. Menurutnya, perluasan basis organisasi harus dibarengi dengan kegiatan konsolidasi dan pendampingan secara berkelanjutan agar IAEI semakin kuat sebagai organisasi profesi yang berbasis keilmuan dan pengabdian.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPW IAEI Provinsi Riau, Boy Syamsul Bakhri, beserta jajaran pengurus DPW. Pada kesempatan tersebut, DPW IAEI Provinsi Riau memaparkan perkembangan berbagai program yang telah dijalankan, meliputi kegiatan ilmiah, forum diskusi, penguatan riset, serta pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ekonomi syariah.
Melalui rapat kerja ini, DPP IAEI berharap seluruh program di tingkat wilayah semakin selaras dengan arah kebijakan organisasi nasional, sekaligus memperkuat peran IAEI sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui penguatan organisasi, kolaborasi, dan kontribusi nyata di tingkat daerah.
