Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (DPW IAEI) Kalimantan Selatan periode 2026–2031 menyiapkan lima program strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi Islam dan ekonomi syariah di Kalimantan Selatan, mulai dari pengembangan pusat riset kebijakan, akselerasi UMKM halal, optimalisasi zakat dan wakaf produktif, kaderisasi ekonom muda, hingga penyusunan indeks pembangunan ekonomi Islam daerah. Program tersebut menjadi bagian dari agenda kepengurusan baru DPW IAEI Kalimantan Selatan yang resmi dilantik oleh Ketua Umum IAEI pada Ahad (9/8), di Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin.
Ketua DPW IAEI Kalimantan Selatan Dr. Ahmad Yunani, mengatakan lima program yang disiapkan diarahkan untuk menjadikan IAEI Kalsel tidak hanya sebagai organisasi akademik dan profesi, tetapi juga sebagai think tank dan mitra strategis pembangunan daerah.
Pertama, IAEI Policy and Economic Research Center, yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas IAEI sebagai pusat kajian dan riset ekonomi Islam berbasis data. Program ini akan menghasilkan berbagai kajian strategis, policy brief, serta Islamic Economic Outlook Kalimantan Selatan sebagai bahan masukan bagi pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi.
Kedua, Halal Economy and UMKM Acceleration, yang berfokus pada percepatan UMKM agar naik kelas melalui penguatan legalitas usaha, sertifikasi halal, peningkatan kapasitas, digitalisasi, akses pembiayaan syariah, serta perluasan akses pasar.
Ketiga, Zakat–Wakaf Productive Movement, yang mendorong optimalisasi zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi produktif. Pelaksanaannya akan dilakukan melalui kolaborasi dengan BAZNAS, LAZ, nazhir, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan dunia usaha.
Keempat, Young Islamic Economist Academy, sebagai program kaderisasi dan pengembangan kapasitas generasi muda ekonom Islam melalui pendidikan, riset, pelatihan, diskusi kebijakan, kewirausahaan, serta penguatan kemampuan pengolahan dan pemanfaatan data.
Kelima, Islamic Economic Development Index Kalsel, yakni pengembangan indeks pembangunan ekonomi Islam sebagai instrumen untuk memetakan perkembangan ekonomi syariah di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Indeks tersebut dirancang mencakup aspek keuangan syariah, industri halal, zakat dan wakaf, UMKM, sumber daya manusia, digitalisasi, serta kesejahteraan masyarakat.
Dr. Ahmad Yunani menegaskan, kelima program tersebut memiliki satu benang merah, yakni membangun ekosistem ekonomi Islam yang inklusif, produktif, berbasis riset, dan berkelanjutan.
“Lima program prioritas ini merupakan satu kesatuan. IAEI Kalsel tidak hanya ingin hadir sebagai organisasi profesi dan akademik, tetapi juga sebagai think tank dan mitra strategis yang mampu menghadirkan gagasan, riset, serta program yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banua,” ujarnya.
Melalui lima program prioritas tersebut, DPW IAEI Kalimantan Selatan menargetkan penguatan ekosistem ekonomi Islam yang tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor keuangan dan industri halal, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta menghadirkan kontribusi yang lebih nyata bagi kesejahteraan masyarakat Banua.
