Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (DPP IAEI) meluncurkan program Sarasehan Internal Strategis IAEI (SINERGI) dengan tema “Mengenal Lebih Jauh Presidensi G20 dan Relevansinya dengan Ekonomi Syariah di Indonesia,” pada Senin (10/01) secara virtual melalui platform Zoom. Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal IAEI Astera Primanto Bhakti. Wempi Saputra Wakil Sekretaris Jenderal II IAEI yang juga merupakan G20 Deputy Finance menjadi pemateri dan Ronald Rulindo memimpin diskusi sebagai moderator.
Kegiatan SINERGI merupakan wadah penyebaran informasi dan diskusi para ahli ekonomi Islam yang tergabung dalam organisasi IAEI untuk mendiskusikan isu-isu strategis di tingkat nasional maupun global dalam kerangka analisa Ekonomi Islam. Acara ini sengaja dilaksanakan terbatas untuk internal IAEI agar dapat lebih fokus dan mendalam. Output kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus Ekonomi Islam pada isu strategis nasional dan global dan semakin menjadikan ekonomi Islam di Indonesia relevan dalam menjawab tantangan dunia modern, salah satunya adalah Presidensi G20 Indonesia 2022.
G20 sering disebut sebagai global economy steering committee karena menjadi forum yang sangat menentukan arah kebijakan sosial ekonomi dunia. Forum ini merepresentasikan 11 negara maju dan 9 negara berkembang termasuk Indonesia yang menguasai sekitar 80% PDB global. Peran nyata G20 terlihat dalam penanganan krisis global seperti Krisis Ekonomi Asia 1998, Krisis Ekonomi Global 2008-2009, dan yang terbaru Krisis Pandemi COVID-19.
Sebagai Presidensi G20, Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global yang masih akan muncul dan mencari solusi terbaik, memastikan bahwa semua negara dapat pulih bersama serta mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif pasca pandemi. Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia mengusung tema: “Recover Together, Recover Stronger”
Wempi Saputra menyampaikan 3 pesan utama terkait relevansi Presidensi G20 Indonesia dengan Ekonomi Islam. Pertama, kepemimpinan Indonesia di forum Global sebagai presiden G20 harus dioptimalkan untuk mendorong kebijakan-kebijakan konkrit yang walaupun tidak berlabel Syariah, namun mengandung nilai-nilai Ekonomi Islam yang inklusif.
Kedua, Indonesia juga harus memanfaatkan keketuaan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas para pegiat UMKM sebagai mesin penggerak industri halal nasional. Memahami perkembangan ekonomi global menjadi sangat penting untuk menjadikan UMKM semakin kompetitif dan adaptif.
Ketiga, secara eksplisit Indonesia dapat mengoptimalkan side events G20 untuk menunjukkan (showcasing) bagaimana kebijakan-kebijakan yang membawa nilai-nilai Ekonomi Islam berperan dalam pembangunan ekonomi nasional dan global yang lebih inklusif.
Apa yang disampaikan oleh Wempi Saputra ini sejalan dengan arahan Ketua Umum IAEI Sri Mulyani Indrawati sebagaimana di sampaikan oleh Astera Primanto Bhakti.
"Sebagaimana arahan Ibu Ketua Umum Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja IAEI 2021, salah satu tantangan besar yang harus dapat dijawab oleh pengurus dan anggota IAEI adalah bagaimana mendorong pembangunan Ekonomi Islam yang lebih inklusif melalui penerapan nilai-nilai Ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia bukan sekadar penamaan dan pelabelan Syariah atau halal semata."
