Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki posisi strategis dalam arah pembangunan nasional serta dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menekankan kemandirian ekonomi. Penegasan tersebut disampaikan dalam acara “Buka Puasa Bersama IAEI: Tasyakur Milad ke-22 dan Silaturahmi Stakeholders Ekonomi Islam” yang digelar di Rumah Dinas Menteri Agama, Jakarta, Minggu, 1 Maret 2026.
Momen ini tidak hanya agenda buka puasa bersama, tetapi juga menjadi ruang refleksi atas perjalanan 22 tahun IAEI dalam bersinergi dan berkolaborasi pada pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam sambutannya, Prof. Nasaruddin Umar, yang juga Menteri Agama RI menyampaikan bahwa IAEI harus memperkuat kontribusi pemikiran di tengah arah pembangunan nasional. “Sebagai ketua umum kita harus memperkuat posisi kita, apalagi visi yang dilontarkan Presiden Prabowo sangat islami, sehingga kita berpotensi besar untuk bisa memberikan pemikiran yang kita punya,” ujarnya.
Prof. Nasaruddin Umar menilai penguatan ekonomi syariah memerlukan pendalaman referensi keislaman yang lebih serius. “Yang harus kita lakukan saat ini adalah memperkaya wawasan keislaman tentang ekonomi, karena kita terlalu konsepsional tanpa disangkutpautkan dengan hadis dan kitab kuning.”
Beliau juga mengajak para akademisi dan praktisi untuk kembali membaca sejarah ekonomi Rasulullah. “Lalu kita juga harus melihat Nabi Muhammad bagaimana beliau dapat mengubah tradisi perdagangan di Mekkah.” Menurutnya, diversifikasi ekonomi telah dicontohkan sejak masa kenabian. “Diversifikasi perekonomian, jadi Nabi lah yang membuat 27 pundi-pundi.” beliau menekankan pentingnya menjembatani khazanah klasik dengan pendekatan modern,” jelasnya.
Agenda dilanjutkan Tausiyah yang disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat IAEI, Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin. Dalam penyampaiannya, beliau mengingatkan bahwa aktivitas ekonomi memiliki dimensi spiritual. “Sebenarnya ibadah itu ada banyak, dan berdagang itu juga ibadah,” tutur beliau.
Wakil Presiden RI ke-13 juga menegaskan pentingnya sinergi antara ulama dan pelaku ekonomi dalam mengembangkan sistem yang aplikatif. “Ulama hanya memberikan dan memberikan apakah ini sesuai prinsip syariah, tidak sesuai prinsip syariah, atau bisa diluruskan menjadi syariah. Tapi yang menurunkannya menjadi produk-produk itu adalah orang-orang pemikir dan pegiat ekonomi, jadi memang kolaborasi itu harus ada.”
Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah berkaitan langsung dengan upaya menghidupkan kembali fiqh muamalah dalam kehidupan sosial. “Kenapa harus ekonomi syariah? Karena kita harus menghidupkan kembali fiqh muamalah, agar tidak hanya diajarkan di pesantren, di perguruan tinggi, tapi juga dipraktikkan di masyarakat kita,” tegasnya.
KH. Ma’ruf Amin memaparkan arah pengembangan ekonomi syariah dalam dua fase besar. “Memasyarakatkan ekonomi syariat sudah terjadi di tahun 2000–2025, dan untuk mensyariatkan ekonomi masyarakat akan difokuskan pada 2025–2050 dengan target menaikkan market sharenya. Itu semua bisa terlaksana, asal kita lakukan bersama-sama.”
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh strategis nasional, meliputi Menteri Koperasi RI, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Menteri Keuangan RI, serta Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI.
Agenda Buka Puasa Bersama ini menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan regulator, ulama, dan praktisi dalam satu majelis. Percakapan yang mengalir sepanjang acara memperlihatkan satu kesadaran bahwa penguatan ekonomi syariah membutuhkan kerja kolektif dan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan.
