Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (DPW IAEI) Kalimantan Selatan periode 2026–2031 resmi dilantik oleh Ketua Umum IAEI, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A., pada Ahad (9/8), di Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin. Pelantikan menjadi momentum penguatan peran IAEI di Kalimantan Selatan dalam mendorong pengembangan ekonomi Islam yang berbasis riset, kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, serta berorientasi pada pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam tausiyahnya, Ketua Umum IAEI yang juga Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari kewajiban umat Islam. Ia mengibaratkan perbankan syariah sebagai air untuk bersuci, sedangkan perbankan konvensional seperti tayamum yang hanya digunakan ketika air tidak tersedia.
“Demikian pula, ketika layanan perbankan syariah telah tersedia, umat Islam semestinya menjadikannya sebagai pilihan utama,” tegas Prof. Nasaruddin Umar.
Pesan tersebut menegaskan pentingnya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah agar ketersediaan layanan syariah semakin luas, mudah diakses, dan mampu menjadi pilihan utama masyarakat. Dalam konteks tersebut, IAEI memiliki peran strategis untuk memperkuat fondasi keilmuan, meningkatkan literasi, serta membangun kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat.
Kepengurusan DPW IAEI Kalimantan Selatan periode 2026–2031 dipimpin oleh Dr. Ahmad Yunani, sebagai Ketua, didampingi Dr. Zaki Mubarak, sebagai Ketua I dan Dr. Muhaimin, sebagai Ketua II. Kepengurusan tersebut diperkuat jajaran sekretariat, bendahara, serta 17 bidang kerja yang akan menjalankan berbagai agenda pengembangan ekonomi Islam dan ekonomi syariah di Kalimantan Selatan.
Penguatan peran IAEI Kalimantan Selatan juga didukung oleh struktur dewan yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, perbankan, ulama, dan tokoh masyarakat. Dewan Pembina diketuai oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Dewan Penasihat diketuai K.H. Ahmad Syairazi, dan Dewan Pertimbangan diketuai Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshari.
Ketua DPW IAEI Kalimantan Selatan Dr. Ahmad Yunani mengatakan, kepengurusan baru akan segera menjalankan lima program prioritas sebagai bagian dari upaya memperkuat kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, agenda tersebut sekaligus menjadi bagian dari ikhtiar IAEI Kalsel untuk melanjutkan perjuangan dan tradisi keilmuan para ulama Banua, termasuk nilai-nilai perjuangan Datu Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semangat tersebut akan diterjemahkan melalui penguatan edukasi, riset, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
“IAEI Kalimantan Selatan ingin menjadikan ekonomi Islam bukan hanya sebagai wacana akademik, tetapi sebagai bagian dari solusi pembangunan Banua. Karena itu, kami akan memperkuat riset, mengembangkan UMKM halal, mengoptimalkan zakat dan wakaf produktif, menyiapkan generasi ekonom muda Islam, serta membangun instrumen untuk memetakan perkembangan ekonomi Islam di Kalimantan Selatan,” ujar Dr. Ahmad Yunani.
Prosesi pelantikan turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Hasnuryadi Sulaiman, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Haris Munandar, serta sejumlah anggota Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan IAEI Kalimantan Selatan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat orkestrasi pengembangan ekonomi Islam di Kalimantan Selatan.
Pelantikan DPW IAEI Kalimantan Selatan periode 2026–2031 sekaligus menegaskan komitmen IAEI untuk terus memperluas kontribusi organisasi di tingkat daerah. Melalui penguatan riset, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, optimalisasi keuangan sosial syariah, dan penguatan ekosistem halal, IAEI Kalsel diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak utama pengembangan ekonomi Islam dan ekonomi syariah di Kalimantan Selatan serta berkontribusi pada agenda Indonesia menuju pusat ekonomi syariah global.
