Dr. Sutan Emir Hidayat, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Associate Professor pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Gunadarma, menjadi salah satu pembicara dalam konferensi Indonesia Update 2026 yang diselenggarakan oleh Indonesia Project, Crawford School of Public Policy, The Australian National University (ANU), di Canberra, Australia, pada 18-19 September 2026.
Mengangkat tema “Islamic Diversity in Indonesia,” konferensi tahunan yang telah diselenggarakan sejak 1983, dimana Indonesia Project sendiri telah didikan sejak tahun 1965. Forum ini mempertemukan akademisi, pembuat kebijakan, dan peneliti untuk membahas berbagai perkembangandi Indonesia untuk mendukung riset kebijakan publik di berbagai bidang, daintaranya pembangunan ekonomi, sosial, pembangunan daerah, gender, sumber daya manusia (SDM), kemiskinan, tata kelola pemerintahan, serta lingkungan.
Dalam sesi Institutions pada Sabtu (19/9), Sutan Emir mempresentasikan paper berjudul “The Indonesian Path of Islamic Economy and Finance: Contested Governance and Uneven Implementation”, yang ditulis bersama Adelina Zuleika, Ishmah Qurratu’ain, dan Ryanda Al Fathan.
Paper tersebut mengkaji perjalanan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia melalui pendekatan ekosistem. Pendekatan ini melihat ekonomi syariah sebagai suatu Ekosistem terintegrasi dari sisi keuangan komersial dan sosial, sebagai pendukung untuk kegiatan sektor riil halal, serta ekosistem infrastruktur pendukung termasuk regulasi dan kelembagaan, tata kelola, riset dan inovasi, peningkatan SDM serta orkestrasi dan keselarasan arah kebijakan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional dan daerah.
Kajian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan dalam membangun arsitektur kebijakan yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Namun, implementasi dan perkembangan di setiap sektor masih belum merata. Di sektor keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, tantangan struktural tetap ada dalam sistem keuangan yang secara historis didominasi oleh perbankan konvensional.
Kebijakan terkait perpajakan, serta regulasi yang tersedia saat ini dinilai belum belum sepenuhnya dapat mengakomodir keunikan transaksi keuangan syariah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gap antara perkembangan sektor riil halal yang bertumbuh cukup signifikan, dimana sektor keuangan syariah khususnya perbankan syariah cenderung lebih lambat.
Sutan Emir dan tim juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di berbagai provinsi menjadi bagian dari upaya menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam prioritas pembangunan daerah. Meski demikian, perbedaan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, dan prioritas pembangunan membuat pelaksanaannya belum seragam.
Melalui kajian ini, para penulis menekankan bahwa tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak berhenti pada pembentukan kebijakan. Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut dapat diterjemahkan menjadi hasil ekonomi yang lebih terintegrasi dan manfaat yang lebih merata.
Kehadiran Sutan Emir Hidayat dalam Indonesia Update 2026 menjadi bagian dari upaya membawa perspektif Indonesia mengenai pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ke dalam diskursus akademik dan kebijakan internasional.
