Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) menggelar Rapat Kerja Badan Pengurus Harian (BPH) pada Ahad, 25 Januari 2026, di Hotel Sahid, Jakarta. Agenda ini menjadi momen krusial untuk menyelaraskan kebijakan dan program kerja, sekaligus memperkuat peran strategis IAEI dalam memajukan pembangunan ekonomi Islam nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketua Umum IAEI, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, dalam pidato pengarahannya, menegaskan bahwa Rakernas IAEI ini menjadi wadah strategis untuk mengkonversi gagasan intelektual ekonomi Islam menjadi kebijakan nyata yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bangsa. Prof. Nasaruddin menyoroti kuatnya modal reputasi global Indonesia yang didukung komunikasi kebangsaan yang solid, kekayaan budaya, kepemimpinan nasional yang kuat, serta kebijakan yang mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.
“Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih unggul di atas rata-rata negara ASEAN, posisi ini harus dioptimalkan sebagai modal strategis,” kata Ketua Umum saat memberikan pidato pengarahan Rakernas IAEI, di Jakarta, Ahad (25/1/2026).
Ketua Umum yang juga selaku Menteri Agama RI menegaskan bahwa saatnya prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti mudharabah dan musyarakah, diadopsi lebih luas sebagai fondasi ekonomi riil yang berkeadilan.
“Selama ekonomi fundamental masih berada dalam dominasi liberalisme moneter, dampak kesejahteraan sulit dirasakan secara nyata. Ekonomi syariah hadir sebagai instrumen korektif dan solusi,” kata Prof Nasaruddin.
IAEI, kata Prof Nasaruddin, akan didorong untuk bertransformasi dari sekadar organisasi profesi menjadi organisasi strategis. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi besar umat Islam Indonesia, terutama kebangkitan kalangan santri yang kini aktif berperan sebagai diplomat, pemimpin publik, maupun penggerak kebijakan.
“IAEI harus menjadi rumah besar para intelektual ekonomi Islam, di dalam dan luar negeri, tempat bertemunya praktisi, regulator, dan ulama tanpa sekat ideologis,” kata Ketua Umum.
Rapat kerja ini juga membahas beberapa isu penting. Di antaranya adalah penguatan kelas menengah moderat, penggunaan data kuantitatif sebagai basis kebijakan, potensi ekonomi syariah sebagai solusi dalam menghadapi theoretical shock dan multiple shock global, termasuk dinamika geopolitik dan perubahan iklim.
Selanjutnya adalah dampak disrupsi teknologi keuangan berbasis digital dan blockchain serta pengembangan gagasan strategis di bidang digitalisasi, green finance dan blended finance berbasis maqashid syariah.
Rapat kerja juga menyoroti wacana pembangunan pusat kegiatan umat Islam yang representatif sebagai simbol kebesaran umat Islam Indonesia, sekaligus pusat konsolidasi intelektual dan kebijakan. Langkah ini dipandang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
“Presiden Prabowo mendukung adanya pusat aktivitas umat Islam yang direpresentasikan dengan berdirinya gedung Lembaga Pemberdayaan Dana Umat,” kata Prof Nasaruddin.
Prof Nasaruddin kemudian menjelaskan mengenai ketahanan ekonomi nasional yang terlihat dari data pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan III tahun 2025 yang mencapai 5,04 persen. Data tersebut menjadikannya fondasi penting perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.
Melalui rapat kerja ini, DPP IAEI mempertegas komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah, agent of change, dan pusat perumusan gagasan ekonomi syariah yang relevan dengan kebutuhan nasional dan tantangan global, demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Narahubung Media:
Dr. Sutan Emir Hidayat, Sekretaris Jenderal IAEI
