Ekosistem pendidikan Islam di Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak ketahanan ekonomi nasional, tidak hanya melalui perannya dalam membangun sumber daya manusia, tetapi juga melalui aktivitas ekonomi. Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Pakar Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Prof. Fasli Jalal dalam Mudzakarah Nasional dan Forum Diskusi Dewan Pakar IAEI di Aula VVIP Masjid Istiqlal Jakarta, Selasa (29/9).
“Ekosistem pendidikan Islam adalah aset besar yang kita miliki. Tetapi aset ini belum kita lihat dan orkestrasi sebagai sebuah ekosistem ekonomi. Padahal di dalamnya ada konsumsi, pekerjaan, belanja lokal, dan produksi,” ujar Prof. Fasli.
Menurut Prof. Fasli, jaringan tersebut mencakup hampir 50.000 pesantren dengan jutaan santri, lebih dari 87.000 madrasah dengan lebih dari 800.000 guru dan kepala sekolah serta hampir 10 juta peserta didik. Pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat lebih dari 1.300 perguruan tinggi Islam dengan hampir 50.000 dosen dan sekitar 1,3 juta mahasiswa. Ekosistem tersebut juga diperkuat sekitar 138.000 majelis taklim yang memiliki basis kepercayaan masyarakat dan menjadi bagian dari modal sosial umat.
Potensi tersebut juga terlihat dari aktivitas ekonomi di lingkungan pesantren. Dalam simulasi yang disampaikan, sekitar 4,3 juta santri dengan asumsi pengeluaran Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan menghasilkan potensi belanja sekitar Rp34–68 triliun per tahun.
Selain itu, Prof. Fasli melihat pesantren memiliki peluang menjadi simpul rantai nilai halal di berbagai daerah. Model tersebut dapat dikembangkan melalui spesialisasi berdasarkan potensi lokal dari satu pesantren atau kawasan untuk dipasarkan ke konsumen yang lebih luas. Model ini dapat dihubungkan dengan kebutuhan program berskala nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga membuka peluang keterlibatan produksi masyarakat di sekitar pesantren dalam rantai pasok pangan.
Untuk menguji model tersebut, Prof. Fasli mendorong IAEI melakukan kajian rintis berbasis wilayah dengan memetakan jumlah dan karakteristik pesantren, kebutuhan konsumsi, potensi produksi lokal, jaringan pemasok, kebutuhan pembiayaan, serta pasar yang dapat menyerap produk.
“Kita tidak perlu langsung membuat model nasional. Mulailah dari satu wilayah sebagai laboratorium. Petakan kebutuhan, produksi, pembiayaan, dan pasarnya. Kalau berhasil, model tersebut bisa direplikasi ke wilayah lain,” pungkasnya.
