Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata ramah Muslim dengan mengintegrasikan kekayaan budaya, wisata religi, kuliner halal, dan keindahan alam ke dalam produk wisata yang kompetitif. Pengembangan tersebut membutuhkan penguatan kualitas layanan, konektivitas destinasi, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Dr. Sutan Emir Hidayat, dalam materi bertajuk “Pariwisata Ramah Muslim: Menggali Potensi Daerah” pada Seminar Nasional dan Pelantikan Pengurus IAEI Sumatera Barat, Selasa (27/10).
Dalam paparannya, Sutan Emir menjelaskan bahwa pariwisata ramah Muslim memiliki peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menurut materi yang disampaikan, Indonesia menempati peringkat kedua dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026. Sementara itu, Sumatera Barat berada di peringkat keempat nasional dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025, dengan skor 67,38 dari 15 provinsi yang dinilai.
Capaian tersebut menjadi modal bagi Sumatera Barat untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata ramah Muslim. Namun, pengembangan selanjutnya perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pengalaman wisatawan, bukan hanya promosi potensi destinasi.
Sutan Emir menyoroti kekayaan lokal Sumatera Barat yang dapat dikembangkan menjadi produk wisata ramah Muslim. “Sumatera Barat memiliki kekayaan kuliner, sejarah Islam, serta budaya adat yang dapat dikembangkan menjadi produk pariwisata ramah Muslim. Kuliner khas seperti rendang, masjid serta situs sejarah Islam dikembangkan sebagai wisata edukatif, sementara Rumah Gadang dan tradisi adat menjadi daya tarik pengalaman budaya berbasis komunitas, ujar Sutan Emir.”
Pesantren juga dapat mengambil peran dalam ekosistem pariwisata ramah Muslim, antara lain melalui program edukasi sejarah dan budaya Islam, penyediaan produk halal, serta kemitraan dengan biro perjalanan dan pengelola destinasi. Dengan pembagian peran yang tepat, pesantren berpeluang mengembangkan aktivitas ekonomi produktif yang terhubung dengan industri pariwisata.
Dalam konteks tersebut, aksesibilitas menjadi salah satu aspek penting. Sebaran destinasi alam dan budaya di berbagai wilayah Sumatera Barat membutuhkan dukungan transportasi, informasi rute, fasilitas pendukung, dan konektivitas yang memudahkan wisatawan berpindah dari satu destinasi ke destinasi lainnya.
“Pengembangan pariwisata ramah Muslim di Sumatera Barat perlu didukung oleh konektivitas antar destinasi yang lebih baik, pemerataan kesiapan kawasan wisata, penguatan jaminan kehalalan, serta konsistensi kebersihan dan kualitas layanan,” jelas Sutan Emir.
Penguatan standar layanan juga dapat menjadi bagian dari strategi meningkatkan kepercayaan wisatawan. Sutan Emir memaparkan pengalaman Malaysia melalui Muslim-Friendly Accommodation Recognition (MFAR), yang menyediakan kerangka pengakuan bagi pelaku usaha berdasarkan pemenuhan pedoman layanan ramah Muslim.
Pendekatan standardisasi tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam meningkatkan kesiapan industri, sepanjang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku usaha di dalam negeri.
Pengembangan pariwisata ramah Muslim membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah berperan dalam kebijakan, infrastruktur, perizinan, dan promosi. Pelaku industri pariwisata perlu memastikan kualitas akomodasi, transportasi, makanan, serta fasilitas pendukung. Sementara itu, UMKM, pesantren, koperasi, dan komunitas lokal dapat memperkuat penyediaan produk serta pengalaman wisata berbasis potensi daerah.
Sutan Emir juga menekankan pentingnya digitalisasi dan pemasaran untuk memperluas jangkauan pasar. Pengembangan pariwisata ramah Muslim perlu diarahkan agar potensi daerah dapat diterjemahkan menjadi produk wisata yang terkurasi, mudah diakses, dan siap dipasarkan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.
Melalui penguatan kolaborasi tersebut, Sumatera Barat berpeluang mengembangkan pariwisata ramah Muslim yang tidak hanya mengandalkan keunggulan budaya dan alam, tetapi juga memiliki standar layanan, konektivitas, dan ekosistem usaha yang berdaya saing internasional.
